Lingkungan Dirusak Bencana Merebak

Lingkungan Dirusak Bencana Merebak

Oleh: dr Robert Valentino Tarigan SPd*

Bukan lautan hanya kolam susu
kail dan jala cukup menghidupimu
tiada badai dan topan kau temui
ikan dan udang menghapiri hidupmu
orang bilang tanah kita tanah sorga
tongkat kayu dan batu jadi tanaman


Demikian salah satu bait dari lagi Koes Plus yang populer pada tahun 70-80-an. Koes Plus benar, tanah kita (Indonesia) adalah tanah ‘sorga’, sehingga tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sayangnya, tanah ‘sorga’ itu sebagian besar telah kita rusak sebagian lagi ‘dikuasai’ (tanda kutip) pihak asing. Perusakan dan penguasaan pihak asing itulah yang membuat kita miskin secara massal (masif). Pada kesempatan ini saya tak membahas kemiskinan karena penguasaan asing terhadap SDA kita, melainkan karena perusakan lingkungan. Ya, lingkungan dirusak, bencana – yang membuat kita miskin – merebak

Miskin di Negeri Kaya
Laporan Bank Dunia terbaru (Media Indonesia, 11/12/2006) tentang 100 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat menyedihkan. Ukurannya berpenghasilan di bawah US$ 2 atau kurang dari Rp 18 ribu perhari. Jumalah 100 juta tentu bukan angka yang kecil, sangat besar karena hampir mendekati setengah dari 220 juta penduduk Indonesia. Jumlah ini dua kali lipat dari versi Biro Pusat Statistik yang mengklaim penduduk miskin Indonesia ‘hanya’ sekitar 49 juta. Kalau kemiskinan seperti itu terjadi di negeri yang tandus, dan tanpa kekayaan alam yang berarti, tentu bisa dimengerti. Namun itu terjadi di Indonesia, negeri yang kaya dan subur. Sungguh sangat ironis.
Selain penguasaan asing terhadap tanah kita, proses pemiskinan yang sistematis dan masif serta tak kalah dahsyatnya adalah perusakan lingkungan. Dikatakan sistematis karena kejahatan itu dilakukan secara tersistem dan terang-terangan. Dari proses penebangan, pengangkutan, hingga pengolahan, kayu yang besar-besar itu tak mungkin disembunyikan. Kejahatan perampokan kayu di hutan dilakukan secara bersama-sama (konspirasi) antara pengusaha dan penguasa.
Dikatakan masif, karena akibat bencana banjir, longsor dan lainnya yang datang tiba-tiba, membuat masyarakat sederhana dan kaya jadi miskin tiba-tiba. Sedangkan yang sudah miskin bertambah miskin secara bersama-sama. Untuk memulihkan kembali ke keadaan sebelum bencana, diperlukan waktu yang tak sedikit.
Padahal fatsun bernegara di mana pun mengatakan: kalau rakyat sejahtera, negara akan kuat. Makanya, rakyat harus dapat memiliki akses pendidikan, politik, ekonomi dan lainnya agar mereka dapat sejahtera. Bila rakyat sejahtera, tentu mereka akan berdaya. Bila rakyat berdaya negara pun akan kuat. Jika sudah miskin karena bencana banjir, tanah longsor dan lainnya, apa lagi yang dapat mereka (rakyat) akses?

Satu Kesatuan
Lingkungan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara satu dan lainnya. Kawasan Leuser membentang dari Aceh, Langkat, Dairi hingga Kabupaten Karo. Jadi, problem orang Karo, Dairi, Aceh dan lainnya dengan hutannya, sesungguhnya adalah problem kita semua bangsa manusia. Mengapa tidak, banjir yang dirasakan di kota-kota dewasa ini, baik yang ada di Sumut maupun Aceh, berawal dari “perampokan” hutan baik KEL (Kawasan Ekosistem Leuser) maupun lainnya.
Bicara hutan, sesungguhnya tidaklah hanya sekadar kayu. Tapi merupakan sebuah ekosistem yang berkaitan dengan sirkulasi air, kesuburan tanah, habitat makhluk hidup, dan lain sebagainya. Menumbangkan sebatang pohon tanpa perhitungan terhadap kehidupan yang berkelanjutan, sama artinya merusak sebuah habitat di mana makhluk hidup bergantung.
Contoh, dengan hilangnya habitat bagi lalat di hutan, ia tentu akan masuk ke perkampungan penduduk atau perladangan. Jeruk-jeruk Karo, pernah mengalami kondisi tragis, gugur dari tangkai sebelum tua akibat diserang hama lalat ini.

Tragedi Bohorok
Yang paling tragis dari rusaknya lingkungan adalah bencana alam seperti banjir, longsor, dan lainnya. Contoh mengenaskan adalah tragedi Bohorok tiga tahun yang lalu (2 November 2003), tragedi Madina, Langkat dan Aceh Tamiang belum lama ini (Desember 2006) Jika kita mengenang tragedi-tragedi itu, rasanya dunia sudah kiamat bagi warga yang terkena musibah. Ya, bulu kuduk siapa yang tak meremang menyaksikan 152 mayat bergelimpangan dan 100 orang hilang, 400 rumah, penginapan serta cottage dan lainnya porak-poranda (tragedi Bahorok). Begitu juga di Madina, Langkat dan Aceh Tamiang, mayat-mayat itu (ratusan) berjejer menanti giliran dimakamkan. Mayat-mayat itu, sebelumnya adalah manusia yang berjiwa dan dalam seketika bagai seonggok daging tak berharga. Jiwa-jiwa mereka meregang dan lepas dari tubuh dibalut dingin dalam hempasan bah yang membawa balok-balok kematian.
Senin (3 November 2003) saya dan rekan-rekan sempat menyaksikan peristiwa tragis (Bahorok) itu. Apa pun kesimpulan yang diambil para pemegang kebijakan, yang pasti – ketika bencana tiba – di kawasan Bukit Lawang terdapat ribuan meter kubik kayu log. Begitu pula bencana banjir di Aceh, Langkat (Sumut) dan lainnya, seperti yang saya baca di Kompas (Selasa, 16 Desember 2006), Waspada, Analisa, SIB, dan lainnya pada hari yang sama dan hari-hari berikutnya, juga membawa kayu-kayu log. Siapa yang punya kerja kalau bukan pencuri kayu.
Banjir Bahorok berawal sekitar pukul 19.00. Tepat pukul 22.00, suara gemuruh, langsung menghantam apa saja yang berada di sepanjang daerah aliran sungai Bohorok. Hanya dalam waktu 20 menit, desa itu sudah rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa. Yang nampak dalam peninjauan ketika itu, gunungan kayu gelondongan tanpa kulit dan kedua ujungnya bekas potongan sinso. Hanya sebagian kecil kayu-kayu bersama akarnya, tersebar di beberapa titik di kampung wisata itu. Kayu-kayu itu terdiri dari merbau, meranti batu, dan kayu-kayu hutan primer lainnya. Tak sedikit dari kayu-kayu itu berdiameter mencapai dua meter dengan panjang sedikitnya 30 meter. Juga terlihat rumah-rumah, penginapan, cottage dan lainnya yang porak-poranda. Demikian pula banjir yang baru-baru ini terjadi di Langkat dan Aceh, juga memperlihatkan kayo gelodongan demikian banyak bertabur.
Menurut Dr Majid Damanik ahli kehutanan Universitas Sumatera Utara, bagian yang paling kuat dari pohon kayu adalah akar. Jadi, jika batang pohon kayu yang dijumpai di Bukit Lawang dan lainnya – tumbang akibat longsor – seharusnya seluruh kayu tersebut lengkap dengan akarnya. Kalaupun terjadi benturan kayu dengan bebatuan dan tebing batu di sepanjang sungai, maka yang hancur bukan akarnya tetapi dominan dari yang paling lunak yaitu ranting, selanjutnya batang dan terakhir akarnya. Di Bukit Lawang dan daerah yang dihantam banjir lainnya, pohon kayu yang masih berkar sangat minim dijumpai, yang dominan adalah batangan kayu gelondongan dengan kedua sisinya dipotong.

Setiap Malam Kayu Dihanyutkan
Dalam kunjungan saya dan kawan-kawan ke Aula RSU Djoelham Jumat (7/11-2003) sore, korban-korban yang dirawat juga mengatakan bahwa kayu-kayu yang dirambah dihanyutkan dari hulu pada malam hari. Setiap malam sedikitnya sepuluh balak dihanyutkan, tutur Hendrik Cs kepada kami.
Seorang saksi hidup tragedi Bukit Lawang yang ketika itu berusia 24 tahun ini, menerangkan, waktu ia mengantar turis, terdengar suara sinso meraung-raung di tengah belantara Leuser. Tetapi karena daerah tersebut dikatakan oleh Dinas Kehutanan Langkat adalah daerah terlarang, mereka tak berani masuk. Karena Polisi Khusus (Polsus) alias Ranger dari Dinas Kehutanan terlihat malang-melintang dan bebas berkeliaran di daerah itu.
Menurut Hendrik kepada kami, aksi itu sudah barlangsung selama sekitar satu tahun, sebelum tragedi Bahorok yang mengenaskan terjadi. Sayangnya aparat penegak hukum tidak berani bertindak, atau mereka telah menerima uang recehan?
Hendrik dan anggota masyarakat lainnya mendiamkan saja aksi perambahan hutan tersebut, karena takut diteror. “Jika melarang, bisa-bisa masa depan kami untuk tinggal lama di kawasan Bukit Lawang hanya impian. Bahkan ancaman dan teror akan kami rasakan bila terlalu mengurusi aksi liar itu,” terang Hendrik yang orangtuanya jadi korban dalam musibah ketika itu.

Masalah Internasional
Mengenai illegal logging di Indonesia, terutama pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan pada bulan Juni 2003 lampau sudah menjadi masalah internasional. Karena, kelompok pecinta lingkungan kelas tingkat dunia “Greenpeace” di Inggris mengekspos kepada media elektronik dan pers hasil investigasinya di Indonesia terhadap 30 sampel, yaitu Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Disebutkan, 70% - 80% produksi kayu Indonesia berasal dari kegiatan illegal logging yang melibatkan aparat dan merampas hak-hak penduduk sekitar hutan, sehingga penyusutan hutan di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia (Majalah Gatra, 28 Juni 2003).
Dalam pada itu, Yayasan Wana Lestari (Walet) membuktikan kebenaran informasi adanya aktivitas pencurian kayu di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Besitang, Kabupaten Langkat. Investigasi yang dilakukan bersama Unit Manajemen Leuser (UML) pada Desember 2003 hingga Januari 2004, ditemukan ribuan hektar kerusakan hutan di kawasan itu.
Firmansyah Putra SE, Kordinator Operasional Walet dalam keterangan persnya, Kamis (5/2-2004) mengatakan, kerusakan hutan diduga kuat sebagai ekses dari penebangan liar yang berlangsung cukup lama. “Buktinya, dalam hitungan kami, hutan yang gundul meliputi kawasan seluas 3.000-4.000 hektar,” katanya.
Dengan demikian, jelas bagi kita semua rakyat Indonesia, bahwa pencurian kayu atau illegal logging di hutan lindung di Indonesia, sudah terencana dengan rapi dan profesional. Kegiatan ini, melibatkan aparat terkait.

Tim Investigasi
Untuk membuktikan dugaan bahwa bencana Bohorok disebabkan illegal logging atau bencana alam biasa, saya menurunkan tim investigasi yang menyusuri tepian sungai sekitarnya dari hilir sampai ke hulu. Hasilnya, merupakan hadiah Tahun Baru 2004 yang telah diedarkan lewat CD (Compact Disc). Tak dapat disangkal, banjir Bukit Lawang menegaskan adanya illegal logging bukan bencana alam semata. Di samping CD, masalah ini pun saya sebarluaskan melalui website www.jungle-robertvalentino.com.
Dari investigasi tim – dilakukan berulang kali – terbukti bahwa banjir bandang yang menewaskan ratusan warga dan memporakporandakan ratusan hektar persawahan di kawasan Wisata Bukit Lawang itu – sekali lagi – bukan bencana alam murni, melainkan karena ulah tangan manusia. Hutan di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) Bohorok porakporanda. Kayu-kayu hasil tebangan tersebut, ditumpuk, kemudian dihanyutkan lewat sungai dan ditampung di Pantai Pisang, selatan Bukit Lawang.
Akibat perambahan hutan itu, daerah pegunungan di sepanjang aliran sungai tanahnya menjadi retak dan gampang longsor. Pasalnya akar-akar kayu yang besar sebagai resapan air dan penyangga pori-pori tanah agar tetap stabil – tak mudah longsor – habis dibabat. Kayu-kayu besar, punah di tebang para maling kayu untuk dijadikan papan maupun broti yang dihanyutkan melalui sungai itu.
Ternyata – setelah melalui proses yang tak gampang – tim menemukan penebangan kayu secara liar, hanya sekitar ratusan bahkan puluhan meter saja dari atas bukit ke aliran Sungai Bohorok. Kayu-kayu tersebut – setelah ditebang – dijatuhkan melalui jurang ke sungai untuk dihanyutkan menuju lokasi pengolahan guna dijadikan papan atau beroti. Adanya bekas jalan untuk menjatuhkan kayu ini – apabila hari hujan – air akan mengalir dari sana, maka terjadilah longsor.
Di lokasi hutan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) dan hutan lindung tersebut, tidak terlihat lagi kayu-kayu besar. Yang ditemui tim dalam tiap kali investigasi hanyalah kayu kecil-kecil. Manalah mungkin hutan lindung yang berumur ratusan tahun tidak memiliki kayu besar. Ke mana perginya kayu-kayu besar, kalau bukan dibabat habis.
Jadi, tidak salah kalau masyarakat sekitar daerah tujuan Wisata Bukit Lawang setiap malam melihat ada balok yang hanyut, meski mereka tidak mengetahui siapa pemiliknya. Guna mengatisipasi longsor, masyarakat yang mendiami DAS Bohorok – khususnya masyarakat yang ada di daerah Wisata Bukit Lawang – membuat surat undangan rapat. Ternyata, sebelum diadakan rapat, banjir bandang terlebih dahulu datang. Sangat tiba-tiba sekali, dalam hitungan menit, bencana itu meluluhlantakkan Bukit Lawang. Kasihan nasib para saudara kita yang ada di sana.
Kenapa Petugas Tak Melihatnya?
Nah yang menjadi pertanyan, apakah para Polhut atau petugas kehutanan lainnya di daerah itu tidak melihatnya? Kita khawatirkan dalam kegiatan pencurian kayu ini ada kerja sama yang baik antara Polhut dengan para maling yang beroperasi di daerah ini. Kalau kita tanyakan kepada warga di sana, mereka enggan berbicara tentang pencurian kayu. Kenapa? Kemungkinan mereka mendapat intimidasi dari orang tertentu sehingga takut berbuat bahkan berbicara. Untuk membuktikan hal ini, tidak ada jalan lain, selain kita harus turun ke lapangan.
Makanya tim, melihat secara langsung apa yang terjadi di atas Daerah Aliran Sungai Bohorok itu. Ternyata yang ditemui tim di sepanjang aliran sungai itu ada kegiatan illegal logging secara besar-besaran. Anehnya, para pejabat pemerintah kita mengatakan kejadian banjir bandang dikarenakan bencana alam murni. Karena itulah saya edarkan CD tersebut pada Tahun Baru pada 2004 lampau.
Banyak kalangan sepertinya tidak sudi kasus Bohorok ini – seperti kasus Banjir Sunggal pada 2002 yang merenggut 13 jiwa – dinyatakan sebagai kealpaan kita menjaga hutan. Sangat boleh jadi banjir Aceh, Langkat dan lainnya pun, kelak dikatakan bencana biasa, bukan karena perusakan hutan. Kejadian Banjir Sunggal (2002) sudah jelas akibat perambahan hutan lindung yang ada di daerah Lau Si Gedang Tanah Karo-Langkat, tapi disebut hanya bencana alam biasa.

Lokasi BIMA Dikepung
Uniknya ketika terus mendorong agar hutan-hutan dilestarikan, justru yang saya proleh adalah ‘teror’. Saya pernah mengadu ke Propam Poldasu karena pada Jumat malam 20 Oktober 2005, sekitar pukul 23.00 Wib, lokasi BT/BS BIMA di Jalan Bantam No 6 A Medan – pusat bimbingan test dan study yang saya kelola – dikepung oknum-oknum yang menurut dugaan adalah aparat Polres Deli Serdang, Asahan dan Polsek Medan Baru serta Polsek Helvetia. Jumlah mereka lebih dari 50 orang. Pengepungan itu kemudian saya adukan ke Propam Poldasu. Berikutnya, sekitar Maret 2006, PGRI Sumut pun mempertanyakan pengaduan atas pengepungan itu, juga tak ada tanggapan.
Informasi yang saya dapatkan, pengepungan tersebut dipimpin langsung oleh Saudara Mahfud yang pada waktu itu adalah Kapolres Asahan dan Saudara Sandy Nugroho yang pada waktu itu adalah Kasat Reskrim Asahan. Indikasi ini terlihat, keduanya – ketika itu – lebih banyak waktunya berada di Medan dibanding di Asahan.
Apa tujuan dilakukan pengepungan lokasi BT/BS BIMA tersebut, saya juga tidak tahu pasti. Mungkin saja untuk menakut-nakuti saya yang hanya seorang guru agar berhenti dari gerakan advokasi lingkungan yang selama ini saya lakukan. Yang pasti, pengaduan saya tersebut tak jelas rimbanya.
Ketika peristiwa pengepungan tersebut saya tanyakan kepada Saudara Yusfhi sebagai Kapolsek Medan Baru, jawabnya mengambang. Ketika itu Yusfhi hanya mengatakan: “saya harus menghormati senior saya”. Pertanyaannya, apakah boleh hanya karena menghormati senior, melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan?

Ditodong dengan Pistol
Advokasi hutan yang saya lakukan bersama rakyat di Tanah Karo berujung ke pengadilan, namun tidak menghasilkan apa-apa, selain menghabiskan waktu dengan kecemasan. Uniknya bukan persoalan kerusakan hutan – yang nota bene dilalukan secara ilegal – yang disidangkan di PN Kabanjahe tersebut, melainkan persoalan penodongan. Padahal peristiwa pendongan tersebut adalah dampak dari advokasi hutan. Karena itu, persoalan kerusakan hutan yang berkenaan dengan illegal logging hingga sekarang tak juga dapat menjerat aktor intelektualnya. Kalaupun ada persoalan pecurian kayu yang sampai ke PN Kabanjahe, terdakwanya hanya tukang sinso atau yang selevel.
Pada 15 Juli 2003, Sudarto menodongkan pistolnya ke arah perut kanan saya di teras Kantor Bupati Karo. Selanjutnya, penodongan itu saya adukan ke Polres Tanah Karo. Karena kurang mendapat respon, saya kembali mengadu ke Poldasu. Karena locus de licty-nya di Tanah Karo, maka pengaduan dilimpahkan kembali ke Polres Tanah Karo. Dalam pada itu Sudarto pun mengadukan saya atas dasar pencemaran nama baik. Maka perkara ini disidangkan bersamaan (split) antara Sudarto sebagai terdakwa dan Valentino (saya) sebagai terdakwa.
Perkara pidana Regno: 274/Pid.B/2003/PN Kabanjahe tersebut, mulai disidangkan sekitar September 2003 dan pembacaan vonis 14 April 2004, dengan hasil bebas murni untuk saya (Valentino) dan bebas murni pula untuk Sudarto. Pada sidang pertama, saya dibentak-bentak oleh Majelis Hakim dan para wartawan tidak dibenarkan meliput jalannya persidangan, padahal itu adalah sidang terbuka.
Karena merasa keputusan pengadilan tak memenuhi rasa keadilan, saya meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabanjahe untuk melakukan kasasi. Sebab, seandainya memang Sudarto tak terbukti melakukan penodongan, tentu saya yang harus divonis telah melakukan pencemaran nama baik. Atau sebaliknya, jika memang tak terbukti saya melakukan pencemaran nama baik, tentu Sudarto yang harus dihukum.
Kini saat di mana-mana banjir, ‘teror’ terhadap saya dilakukan dalam bentuk lain. Mobil yang saya kemudikan pernah ditabrak dari belakang oleh seorang yang mengaku sopir, ternyata belakangan diketahui yang bersangkutan adalah oknum petugas. Saya pun kerap diikuti oleh orang-orang yang tak dikenal, apa maksudnya saya juga tidak tahu. Saya juga pernah diajak duel oleh orang yang tak dikenal, tetapi tidak saya layani.
Yang saya herankan, kenapalah saya – yang hanya seorang guru – terus-menerus diikuti, bukan maling-maling kayu itu. Andai seperti yang dilakukan terhadap saya inilah cara oknum-oknum petugas mengikuti para maling kayu, saya yakin banjir Langkat, Tapsel, Aceh, dan longsor di Madina tidak akan terjadi. Atau, kalaupun harus terjadi, tidak sedemikian rupa kedahsyatan korbannya.


Hutan Sumut akan Habis
Jika demikian terus-menerus, maka Sumatera Utara dan Aceh akan berubah seperti Riau, Jambi dan Jawa. Apakah ini yang kita ingini? Dulu ketika hutan masih lebat dan asri, Riau, Jambi dan Jawa merupakan daerah subur dan rakyatnya sangat makmur. Setelah hutannya habis dirambah para maling kayu maka daerah ini menjadi gersang. Masyarakat di sana makin lama makin memprihatinkan. Beberapa daerah di Jawa yang dulunya dikenal dengan lumbung padi, namun saat ini untuk mendapatkan air saja harus menjual harta bendanya.
Selain ancaman bencana kekeringan (sulit air) saat musim kemarau, sebahagian daerah Sumatera Utara yang berdekatan dengan DAS akan kerap pula terancam banjir jika musim hujan. Sehingga bagi saudara-saudara kita yang bermukim di daerah aliran sungai itu, akan merasa tidak nyaman bila hari mendung. Apakah ini yang kita ingini? Kalau jawabannya “tidak!”, harusnya hukum dapat menjerat para maling kayu yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Kalau aparat penegak hukum terus-menerus diam, maka maling-maling tersebut akan berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan akibatnya kepada masyarakat luas.
Seyogianya, dari tragedi Bohorok, Aceh, Langkat dan lainnya, dapat menarik banyak pelajaran yang berharga bagi kita tentang kelestarian hutan. Jika kita abai mengawasi hutan, bencanalah akan tiba. Ternyata tragedi Bohorok terulang lagi, dan kini menyebar di banyak daerah. Langkah ke depan, tidak bisa hanya moratorium pembalakan, tetapi restorasi hutan-hutan kita dengan reboisasi.
Cuma, janganlah melihat program restorasi hutan-hutan kita itu sebagai proyek, melainkan upaya menyelamatkan anak bangsa dari pemiskinan yang masif. Bila targetnya memang untuk kelestarian hutan tentu bibit yang hanya Rp 800 dengan ketinggian 75 cm, tidak kita mark up menjadi puluhan ribu. Saya dengar, program reboisasi yang dilaksanakan menetapkan harga Rp 22 ribu perbibit dan upah tanam. Bagaimana ini? Akankah kita biarkan masyarakat banyak hanya memiliki bangsa saja? Sebab, tanah dan airnya sudah dikuasai pihak-pihak tertentu, termasuk asing?***

*Pimpinan BT/BS BIMA Medan
dan Direktur LSM Pelindung Bumimu